Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH

Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan

Bergerak Membangun Peradaban Demokrasi

Semangat mengawasi pemilu menjadi poin penting bagi Ratna Dewi Pettalolo tertarik dengan lembaga pengawas pemilu. Baginya, peran Bawaslu sangat penting dalam menentukan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Karena, pemilu bukan sekedar datang ke Tempat Pemungutan Suara dan menggunakan hak pilih, tetapi pemilu adalah proses membangun peradaban.

Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Agama) dan politik identitas jelang PemilihanUmum (Pemilu) 2019 menjadi perhatian khusus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam amatan lembaga ini, trend penggunaan isu SARA dan politik identitas menurun pada Pilkada 2018. Meski begitu, Bawaslu mengaku tidak akan lengah dan terus siap mengantisipasi hal serupa di Pemilu 2019.

“Memang di Pilkada 2018 bisa kita redam, tetapi kita tetap antisipasi untuk persiapan Pemilu Legislatif den Pilpres ke depan,” ujar Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo.

Antisipasi Bawaslu, lanjut Ratna, dilakukan dengan cara merumuskan definisi hal apa saja yang termasuk ke dalam politik identitas. Hal tersebut perlu diperjelas karena kebijakan yang ada belum tegas mendefinisinisikan apa itu SARA dan politik identitas.

“Konseptualisasi itu harus kita rumuskan secara tegas sehingga saat kita instruksikan ke tingkat bawah, semua punya pemahaman sama,” kata Ratna.

Pemahaman yang sama ini ditujukan agar tidak ada jajaran Bawaslu yang salah tindak. Instruksi satu komando dirumuskan bisa membuat pihaknya lebih terstruktur dalam mengantisipasi isu SARA dan politik identitas.

“Jadi kala ada perbuatan yang terindikasi hal sesuai dengan yang kami maksudkan dalam definisi tersebut, maka jajaran di bawah kami bisa melakukan penindakan,” Ratna.

Ratna Dewi Pettalolo adalah satu-satunya perempuan dari lima komisioner Bawaslu periode 2017-2022. Pada Pemilu 2019, istri dari Sofyan Farid Lembah ini bertugas bersama rekannya di komisioner Bawaslu yaitu Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Abhan dan Fritz Edward Siregar.

Karier Ratna bidang kepemiluan sudah tak diragukan lagi. Dosen Fakultas Hukum Universitas ini berkecimpung di dunia kepemilihan dimulai dari Panwaslu Kota Palu tahun 2009. Dia juga pernah menjabat sebagai ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Palu dan Gubernur Sulteng pada 2011. Ratna sempat menjadi Anggota Bawaslu Sulteng terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2009.

***

Lahir di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada 10 Juni 1967, Ratna Dewi adalah anak keenam dari delapan bersaudara dari pasangan Andi Raga Pettalolo dan Hj. Daelira Dg. Sute. Sang ayah merupakan seorang wedana yang bertugas di wilayah Donggala (salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah dan merupakan ibukota pertama). Sedangkan ibundanya adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif di berbagai organisasi perempuan yang akhirnya menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala selama dua periode dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk masa bakti dua periode.

Sebagian besar waktu Ratna dihabiskan di Kota Palu, baik untuk mengikuti pendidikan formal sejak dari bangku SD, SMP, SMA sampai penyelesaikan kuliah S1, dan kegiatan sosial. Dibesarkan dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan tata krama, sejak kecil diajarkan untuk hidup bertoleransi dan membangun kebersamaan dengan keluarga dan tetangga sekalipun berbeda keyakinan.

Ratna mengatakan, orang tua berperan besar dalam pembentukan karakter hidup. Kemampuan berorganisasi dan kepemimpinan yang dimiliki adalah hasil pembelajaran yang didapatkan dari kedua orang tua. Suami juga menjadi sosok yang banyak berpengaruh dalam menjalani rutinitas kehidupan, baik di kantor maupun di rumah dengan mengajarkan tentang keteguhan hati mempertahankan idealisme, ketenangan, dan kesabaran merespons kritikan, bekerja ikhlas tanpa pamrih, dan menjaga kesetiaan.

Pada 1991, Ratna Dewi dipersunting oleh Sofyan Farid Lembah, S.H., M.H. yang saat ini bekerja sebagai Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah. Pernikahan ini telah dianugerahi dua orang anak, Nurul Amirah Ramadhani, S.Gzi dan Mohammad Faras Muhadzdzib yang kini telah beranjak dewasa.

Pekerjaan tetap sebagai dosen pada bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak tahun 1993 tetap dijalani sampai sekarang. Mengampu mata kuliah Pengantar Hukum Tata Negara, Hukum Tata Negara Lanjutan, Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Parpol dan Pemilu, Ilmu Perundang-Undangan dan Teknik Perundang-Undangan. Namun, atas amanah baru sebagai komisionet Bawaslu RI, Ratna mengaku telah mengajukan cuti tanpa tanggungan negara kepada Universitas Tadulako karena statusnya sebagai aparatur sipil negara.

Sejak mengampuh mata kuliah hukum pemilu dan demokrasi pada tahun 2005, Ratna tertarik dengan masalah pemilu dan demokrasi. Oleh karena itu, pada tahun 2008 mengikuti seleksi pemilihan anggota Panwaslu Kota Palu untuk Pemilihan Angota DPR RI, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Inilah titik awal ketertarikan terhadap pemilu karena bekerja langsung sebagai pengawas pemilu telah memberikan pelajaran penting tentang pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil adalah sebuah kebutuhan penting dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Setahun lalu, setelah melalui seleksi panjang dan ujian yang tak mudah, Dewi akhirnya terpilih menjadi satu diantara lima anggota Bawaslu periode 2107-2022 yang dipilih oleh Komisi II DPR RI.

Ratna mengaku bersyukur mampu melewati serangkaian tes panjang hingga lolos menjadi satu dari lima komisioner yang dipilih oleh Komisi II DPR RI. Namanya masuk dalam pemilihan di Komisi II DPR dan meraih suara terbanyak yakni sebanyak 54 suara, dibanding empat peserta lainnya. Ratna bersama anggota Bawaslu terpilih lain dan anggota KPU disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada Rabu 5 April 2017.

Semangat mengawasi pemilu menjadi poin penting yang membuat peraih Bawaslu Award 2015 ini tertarik dengan lembaga pengawas pemilu sebagai bagian dari penting yang menentukan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Setahun lebih berkecimpung di Bawaslu Pusat, Ratna mengatakan apa yang saat ini dikerjakan bersama-sama teman-teman lain di Bawaslu RI sebenarnya adalah gerakan dalam struktur formal untuk membangun kekuatan bersama rakyat dalam pengawasan pemilu. Hal ini penting dilakukan untuk mengembalikan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai pemilik hak kedaulatan rakyat. Bahwa pemilu bukan sekedar datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilih, tetapi pemilu adalah proses membangun peradaban.

Dengan cara ini diharapkan terjadi perubahan cara pandang masyarakat terhadap pemilu, yaitu menjadikan pemilu sebagai kebutuhan hidup, bukan sekedar dimaknai sebagai sebuah prosesi ketatanegaraan setiap lima tahunan. Pemilu, lanjutnya, adalah sebuah kesempatan yang harus direbut dan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kepemimpinan agar dapat melahirkan pemimpin yang amanah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ratna sadar, membangun kesadaran masayarakat tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karenanya, Bawaslu melakukan berbagai cara untuk menggerakkan masyarakat agar ikut mengawasi pemilu melalui berbagai program partisipasi masyarakat baik pada tongkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

“Gerakan ini dilakukan secara terstruktur , sistimatis dan masif sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat dengan harapan dapat menjadi perisai utama menjaga dan mengawal proses demokrasi yang jujur dan adil,” terang Ratna saat menjawab pertanyaan dari tokohinspiratif.id.

Apakah sudah membuahkan hasil? Menurutnya, terlalu dini untuk mengatakan iya atau tidak. Karena gerakan ini masih terus berproses, tetapi paling tidak pada pemilihan serentak 2018, secara objektif terlihat politisasi SARA tidak lagi mewarnai pemilihan. “Saya kira ini adalah juga bagian dari kontribusi gerakan yang Bawaslu lakukan.”

Ratna menaruh harapan besar kepada kelompok milenial Indonesia yang jumlahnya lebih dari 70 juta. Mereka adalah aset bangsa yang harus dimanfaatkan membangun kekuatan bangsa.

Menurut Ratna, ada tiga hal penting yang harus dimiliki oleh kelompok anak muda di tengah arus percepatan teknologi saat ini, yakni memastikan dan mendorong keterpenuhan kebutuhan mereka untuk peningkatan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual.

“Kecerdasan ini harus dimiliki untuk membangun karakter atau jati diri bangsa kita yang sesungguhnya sudah kita sepakati dan tertuang dalam nilai-nilai luhur Pancasila,” terangnya.

Kecerdasan intelektual yang didukung dengan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang baik, jelas Ratna, akan mampu menentukan sikap dan tindakan yang baik dan benar ketika melakukan hubungan-hubungan sosial ke masyarakat. Pada akhirnya sikap ini dapat menciptakan relasi sosial ke masyarakat yang mapan dan akan berkontribusi positif membangun karakter pemilih yang baik pula untuk melahirkan pemimpin yang amanah dalam proses demokrasi.

“Inilah yang menjadi fokus Bawaslu saat ini, melakukan gerakan yang sistimatis dan masif mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan terutama pada dua hal penting yaitu politik uang yang dapat melahirkan pemerintahan yang korup dan politisasi SARA, yang dapat memecah belah masyarakat kita,” pungkas Ratna Dewi Pettalolo.

Biodata:
Nama : Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH
Tempat tanggal lahir : Palu, 10 Juni 1967

Pendidikan:
SMP Palu
SMA Palu
S1 Universitas Tadulako
S2 Universitas Hassanudin
S3 Universitas Hasanuddin

Pengalaman Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Unversitas Tadulako Tahun 1993 s/d sekarang;
Ketua Tim Penyusun Naskah Akademik BPPKP Provinsi Sulawesi Tengah
Anggota Tim Penyusun Akademik Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Pengalaman Organisasi
Ketua Divisi Pendampingan dan Woman Child Trauma Centre P2TP2A Sulawesi Tengah
Kaetua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Tengah
Ketua Bidang Hukum dan HAM badan kerjasama Organisasi Wanita Sulawesi tengah
Wakil Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam

Pengalaman Kepemiluan
Ketua Panwaslu Kota Palu Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009;
Ketua Panwaslu Kota Palu Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
Ketua Panwas Pemilihan Walikota dan wakil walikota Palu Tahun 2010
Anggota Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2011;
Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 – 2017;
Fasilitator Kegiatan Pembekalan Pengawasan Pemilu Untuk Persiapan PHPU Legislatif di Mahkamah Konstitusi Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota Se-Indonesia Di Surabaya dan Jakarta Tahun 2014.

Penghargaan
Pengawas Pemilu Terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, Panwaslu Sulawesi Tengah 2009
Bawaslu Award, Bawaslu RI 2015#

Share This