Provinsi Konservasi Pertama di Dunia Ada di Papua Barat

Dengan beleid anyar ini Provinsi Konservasi Papua Barat akan melindungi ekosistem laut dan darat yang diketahui sebagai ekosistem yang paling utuh yang tersisa di Indonesia, mempromosikan pengembangan mata pencarian berkelanjutan, dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Perdasus juga menempatkan pembangunan berkelanjutan dan konservasi di garis depan dari setiap kegiatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Pieter Kodjol mengatakan, hadirnya Perdasus Konservasi untuk memastikan pembangunan di Papua Barat dilakukan sesuai dengan aturan lingkungan serta memastikan kesejahteraan untuk masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang sesuai aturan bagi orang asli Papua sangat penting. Ini karena eksistensi masyarakat adat dan wilayah adat telah diakui negara.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Papua Barat, Charlie Heatubun, menjelaskan bila melihat nomenklatur memakai provinsi konservasi, kewenangan berada di pemerintah pusat, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ini membuat Pemerintah Provinsi Papua Barat memilih menjadi Provinsi Pembangunan Berkelanjutan dengan tetap memakai prinsip konservasi. Hutan tetap lestari, bermanfaat bagi pembangunan dan masyarakatnya.

Sebagai kilas balik, tahun 2015, Papua Barat pertama kali menyatakan akan menjadi provinsi konservasi dan merupakan perubahan signifikan dalam bergerak menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan.

”Di tempat-tempat keanekaragaman hayati yang vital seperti Papua Barat, taruhannya tinggi dengan margin kesalahan yang tipis. Jadi merekonsiliasi pembangunan dan konservasi adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Sekarang dunia dapat melihat ke Papua Barat sebagai standar global baru. Peraturan daerah ini membantu menunjukkan bahwa melindungi ekosistem Bumi akan membuka nilai untuk pembangunan berkelanjutan dan mata pencarian. Ini adalah cetak biru untuk pembangunan dan konservasi yang bermanfaat bagi semua orang di Bumi ini,” kata Jennifer Morris, Presiden Conservation International, dalam siaran pers Conservation International Indonesia.

Selain mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan jajaran, Morris pun mengharapkan kebijakan baru ini akan menyatukan masyarakat, lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan akademisi untuk menentukan jalan menuju pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan tersebut menetapkan kerangka kerja pemerintah yang mendukung pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan konservasi keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem bagi manusia, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Bagian penting dari kebijakan baru ini termasuk pemberdayaan orang Papua melalui perlindungan hak-hak sumber daya alam dan penyediaan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Provinsi Papua Barat merupakan rumah bagi 870.000 orang dan 80 persen penduduk Papua bergantung pada alam untuk penghidupan mereka.

Provinsi Papua Barat merupakan rumah bagi 870.000 orang dan 80 persen penduduk Papua bergantung pada alam untuk penghidupan mereka.

Papua Barat yang terletak di Bentang Laut Kepala Burung adalah salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati paling banyak di Bumi, tempat bagi lebih dari 1.800 spesies ikan, habitat bagi 75 persen karang keras dunia, dan hingga hari ini spesies baru terus ditemukan. Dengan 90 persen tutupan hutan, ekosistem hutan ini merupakan hutan hujan terbesar kedua di dunia, yang sebagian besar belum dijelajahi.

Provinsi seluas 120.777 km persegi ini juga memiliki hutan mangrove terluas di dunia dan luas lahan gambut yang signifikan. Bakau dan gambut adalah ekosistem dengan kandungan empat kali jumlah karbon dibandingkan hutan tropis dan sangat penting untuk memerangi laju perubahan iklim.

Conservation International Indonesia, organisasi masyarakat yang mendampingi pemerintah setempat, menyatakan, Papua Barat sebagai provinsi konservasi pertama di Indonesia bahkan di dunia.

Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman), punya pandangan lain tentang provinsi berkelanjutan ini. “Harusnya, targetnya menetapkan seluruh masyarakat adat di Papua diakui dan dilindungi dulu, ” Rukka dilansir dari mongabay.co.id.

Menurut Rukka, Papua saat ini berada di persimpangan jalan. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat semesti cepat dilakukan, karena Papua daerah otonomi khusus. Apalagi, tidak ada wilayah di Papua yang dasarnya bukan dari wilayah adat. “Terkait target 70 persen, harusnya berbagai izin yang ada harus berhenti operasi. Dievaluasi lagi dan jangan ada izin baru. Ketika masyarakat adat dilindungi, berapapun target pemerintah untuk konservasi akan jalan,” jelasnya.

Meski demikian, Rukka menyambut baik disahkannya perdasus konservasi ini. Menurutnya, Provinsi Papua dan Papua Barat bisa menjadi contoh pemerintah di tempat lain. Otonomi khusus memberi keleluasaan mengelola kawasan secara lestari, masyarakat adat tidak dikorbankan demi pembangunan. “Selama ini banyak sekali kekuatan ekonomi dan konservasi, tapi yang bertahan yang berbasis lokal,” pungkasnya.#